OKI, oborsumatra.com – Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE menyebut daerahnya komitmen dan siap mengikuti Arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 di Sentul International Convention Center, Selasa, (17/ 1/2023).
Bupati Iskandar menyampaikan pesan presiden sejalan dengan program pembangunan serta visi, misi dan program prioritas Kabupaten OKI.
“Bahwa antara pemerintah pusat dan daerah itu tegak lurus, satu visi dan misi seperti tadi penurunan kemiskinan, pengerdilan, kemudahan berusaha, reformasi birokrasi, keamanan dan kenyamanan masyarakat kita jaga” pungkas Iskandar .
Pada Rakornas yang mengusung tema penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi itu Presiden Jokowi mengingatkan 6 hal penting, kepada para pimpinan daerah, antara lain tentang pengendalian Inflasi, penanganan Kemiskinan Ekstrim, Stunting, Kemudahan Investasi, perbaikan Birokrasi dan APBD serta penggunaan produk dalam negeri, branding kota, juga Stabilitas Politik, Keamanan, serta Toleransi antar Umat Beragama.
Soal Inflasi, tekanan Kepala Negara kepada seluruh Kepala Daerah untuk berhati-hati. Presiden menuturkan pada tahun 2023, satu per tiga ekonomi di dunia diprediksi mengalami resesi.
“Meskipun sebuah negara tidak digambarkan resesi, tapi satu per tiga masyarakat di negaranya akan terasa seperti resesi. Untuk itu semua hati-hati,” ucapnya.
Jokowi juga meminta kepada Kepala Daerah untuk turun langsung memantau harga barang jasa di lapangan, sehingga semua bisa terdeteksi agar kita bisa cepat melakukan antisipasi dan mencari solusinya.
“Jadi jangan cuma terima lapran, semuanya harus sering-sering ke pasar, cek harga pangan,.” Presiden Pesantren.
Kemudian, terkait kemiskinan ekstrim, sambung Presiden, setiap daerah pasti sudah memiliki data terkait hal tersebut. Targetnya tahun 2024 misik ekstrim harus berada di 0 persen.
“Terkait stunting juga sama, semua sudah memiliki data pastinya, dan tentunya cara mengatasinya juga sudah tahu, makanya ini harus kita tekankan kepada masyarakat baik ibu hamil maupun keluarganya. Kader posyandu juga harus aktif dalam penanganan ini,” ucapnya.
Presiden juga menambahkan kemudahan Investasi, merupakan kunci pertumbuhan ekonomi.
“Investasi menjadi rebutan semua negara. Untuk itu, jangan pernah mempersulit soal izin, semua harus bisa diselesaikan dalam hitungan hari jangan berbulan-bulan” pungkasnya.
“Kemudian terkait birokrasi semua birokrasi kerja-kerja sudah ada indikatornya, ada target-targetnya. Keseluruhannya harus sesuai prioritas pemerintah yakni investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi dan belanja produk lokal,” ucapnya.
Tidak hanya itu, Presiden juga tersinggung soal branding daerah. Karenanya menginginkan, setiap daerah memiliki brandnya sendiri, berdasarkan potensi, dan ciri khas kota tersebut, agar kedepan daerah di Indonesia dapat memaksimalkan potensi, demi pemasaran visi daerahnya.
Terkait tahun politik, presiden meminta semua pihak bisa menjaga stabilitas politik dan keamanan,
“Apalagi tahun ini sudah masuk tahun politik, kita harus menjaga masyarakat agar tidak menjadi korban politik. Semua harus hati-hati,” ujarnya. Selanjutnya, Presiden juga menyampaikan toleransi umat beragama di tiap daerah. Jangan kita larang, masyarakat untuk beribadah. Berikan keleluasaan kepada mereka dalam melaksanakan ibadahnya.
