Dari Madrasah hingga Kankemenag, 13 Satker Kemenag Sumsel Tembus Uji Publik E-Monev Komisi Informasi

Palembang, Obornusantara.com – Jangkauan praktik keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Agama Sumatra Selatan kini menembus berbagai lini, mulai dari satuan pendidikan madrasah hingga kantor kabupaten/kota. Sebanyak 13 satuan kerja (Satker) resmi melaju dan menjalani tahapan penilaian Presentasi/Uji Publik E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang digelar Komisi Informasi (KI) Sumatra Selatan di Auditorium Kanwil Kemenag Sumsel, Sabtu (21/11/2026).
Tahapan ini menjadi lanjutan setelah berakhirnya rangkaian visitasi E-Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2026. Selain ke-13 satker tersebut, Satker Kanwil Kemenag Sumsel juga dijadwalkan mengikuti tahapan uji publik E-Monev pada 24 November 2026, bertempat di Hotel Aryaduta Palembang.
Proses penilaian uji publik ini menghadirkan jajaran komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatra Selatan sebagai penguji, yakni Ketua KI Sumsel Haidir Rohimin, Wakil Ketua KI Sumsel Muhamad Fathony, Komisioner Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola Hadi Prayogo, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Yoppy Van Houten, dan Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik, Yuliza.
Adapun 13 badan publik dari jajaran Kemenag Sumsel yang mengikuti uji publik terbagi ke dalam tiga kategori:
• Kategori Kementerian Agama Kab/Kota (5 Satker): Kankemenag Kab. Muara Enim, Kankemenag Kab. OKU Timur, Kankemenag Kab. Ogan Ilir, Kankemenag Kota Palembang, dan Kankemenag Kota Prabumulih.
• Kategori Madrasah Tsanawiyah Negeri (3 Satker): MTsN 2 Kota Palembang, MTsN 1 Kota Palembang, dan MTsN 2 Muara Enim.
• Kategori Madrasah Aliyah Negeri (5 Satker): MAN 1 Palembang, MAN 2 Palembang, MAN 3 Palembang, MAN 1 Ogan Komering Ulu Timur, dan MAN 1 Ogan Ilir.
Uji Gagasan Inovasi, Anggaran PPID, hingga Sarpras Inklusif
Dalam tahapan uji publik yang digelar Komisi Informasi Sumatra Selatan, setiap badan publik menampilkan video paparan berdurasi 2 hingga 3 menit yang memotret kualitas tata kelola informasi secara konkret.
Penilaian tidak hanya melihat inovasi layanan informasi agar mudah, cepat, tepat, sederhana, dan berbiaya ringan bagi masyarakat, tetapi juga menyoroti komitmen penyusunan Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik 2025 serta dukungan anggaran bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Aspek inklusivitas juga menjadi perhatian utama melalui ketersediaan sarana dan prasarana layanan bagi penyandang disabilitas, lansia, dan ibu menyusui, sekaligus dampak internal dan eksternal keterbukaan informasi publik bagi badan publik.
Penguatan Ekosistem Keterbukaan Informasi di Satker
Sebagai PPID Kanwil Kemenag Sumsel, Kepala Bagian Tata Usaha Taufiq menegaskan bahwa keikutsertaan 13 satker serta kesiapan Satker Kanwil dalam tahap uji publik menjadi bukti keseriusan jajaran Kemenag Sumsel dalam menerjemahkan keterbukaan informasi ke level layanan operasional.
Menurutnya, uji publik ini bukan sekadar pemenuhan tahapan evaluasi, melainkan momentum pembuktian bahwa setiap satker, baik Kanwil, kantor kabupaten/kota, maupun madrasah, mampu menghadirkan layanan informasi yang tertib, responsif, dan akuntabel bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatra Selatan, Haidir Rohimin,  menekankan bahwa tahapan presentasi/uji publik merupakan ruang pembuktian atas praktik keterbukaan informasi yang telah berjalan setelah proses visitasi.
Melalui paparan inovasi, tata kelola anggaran dan pelaporan PPID, ketersediaan fasilitas ramah kelompok rentan, serta dampak nyata yang dirasakan publik, badan publik diharapkan menunjukkan kinerja keterbukaan informasi yang berkelanjutan dan berdampak luas.
Melalui rangkaian uji publik ini, jajaran Kemenag Sumsel diharapkan mampu menampilkan praktik terbaik keterbukaan informasi publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan keagamaan dan pendidikan di Sumatera Selatan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *