PALEMBANG, oborsumatra.com – Dalam rangka mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022. Survey tersebut dilaksanakan mulai Juli hingga September 2022 di 34 provinsi yang mencakup 76 kota/kabupaten dengan jumlah responden sebanyak 14.634 orang yang berusia antara 15 s.d. 79 tahun.
Kepala OJK KR 7 Sumbagsel, Untung Nugroho mengatakan SNLIK 2022 juga menggunakan metode, parameter dan indikator yang sama, yaitu indeks literasi keuangan yang terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (usage).
Menurut dia, hasil SNLIK 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen.
“Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19 persen. Hal tersebut menunjukkan gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 38,16 persen di tahun 2019 menjadi 35,42 persen di tahun 2022,” kata Ungtung.
Khusus untuk Provinsi Sumatera Selatan, turut mengalami peningkatan, dimana Indeks Literasi Keuangan 2022 tercatat sebesar 52,73% dari periode sebelumnya sebesar 40,05%, begitupun Indeks Inklusi Keuangan tercatat sebesar 88,57% meningkat dari sebelumnya 85,08%.
“Capaian indeks literasi dan inklusi keuangan Provinsi Sumatera Selatan tersebut berada di atas rata-rata nasional, bahkan meraih posisi ke-8 indeks inklusi keuangan nasional. Selain itu, gap antara indeks literasi dan inklusi juga semakin menurun, dari 45,03% di tahun 2019 menjadi 35,84% di tahun 2022,” tambah dia.
Selain itu, peningkatan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022 juga berbanding lurus dengan peningkatan kinerja lembaga jasa keuangan di Sumatera Selatan. Tercatat per Oktober 2022, kinerja sektor perbankan baik dari sisi Aset, Penyaluran Kredit, dan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh dengan baik, masing-masing menjadi sebesar Rp123,2T tumbuh 11,5% (yoy), Rp95,8T tumbuh 5,8% (yoy), dan Rp111,1T tumbuh 11,6% (yoy), dengan NPL terjaga pada angka 1%.
“Selanjutnya, kinerja sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) juga cenderung meningkat, di antaranya dari industri Asuransi Umum dengan peningkatan premi menjadi Rp0,81T tumbuh 39,4% (yoy) dan klaim sebesar Rp0,29T tumbuh 23,7% (yoy), serta industri Pembiayaan dengan total pembiayaan mencapai Rp15,28T tumbuh 23,7% (yoy) dan kontrak sebanyak 2,60 juta tumbuh 43,64% (yoy). Tak kalah baik, per TW III-2022, tercatat 240,7 ribu investor tumbuh 66,5% (yoy) dengan total transaksi saham sebesar Rp471,99 T tumbuh 64,5% (yoy),” bebernya.
Peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan merupakan hasil kerja sama yang terjalin baik antara OJK, Kementerian/lembaga terkait, Industri Jasa Keuangan dan berbagai pihak lainnya, baik dalam wadah Dewan Nasional Keuangan Inklusif maupun Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah terbentuk di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
Pandemi di awal tahun 2020 menjadi salah satu pendorong untuk mengakselerasi transformasi digital dalam edukasi keuangan yang memungkinkan edukasi keuangan dilakukan secara lebih masif dan borderless. Bauran strategi edukasi keuangan secara tatap muka (luring) dan daring maupun penguatan aliansi strategis akan menjadi strategi kunci dalam mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Hasil SNLIK 2022 menjadi salah satu faktor utama bagi OJK dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan, strategi, dan merancang produk/layanan keuangan yang sesuai kebutuhan konsumen serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di tahun 2023, fokus OJK untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Arah Strategis Literasi Keuangan Tahun 2023 adalah Membangun Literasi Keuangan Masyarakat Desa Melalui Aliansi Strategis dengan Kementerian/Lembaga Terkait, Perangkat Desa dan penggerak PKK Desa, dan Mahasiswa KKN. Sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2023 adalah pelajar/santri, UMKM, penyandang disabilitas dan masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Sedangkan sasaran prioritas inklusi keuangan tahun 2023 adalah segmen perempuan, pelajar, mahasiswa dan UMKM, masyarakat di wilayah perdesaan, dan sektor jasa keuangan syariah.
