Palembang, OBORNUSANTARA – Jembatan P.6 Lalan di Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang ambruk akibat ditabrak tongkang beberapa waktu lalu, diperkirakan membutuhkan biaya perbaikan hingga Rp125 miliar. Angka fantastis ini berdasarkan hasil kajian dari Universitas Sriwijaya (Unsri).
Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, mengungkapkan bahwa tim dari Unsri telah menyampaikan hasil kajian mereka. “Jika jembatan itu pembangunannya dilanjutkan atau dibangun baru kisaran biayanya mencapai Rp 50 miliar-Rp 125 miliar,” ujarnya usai rapat pembahasan penanganan dampak sosial kerusakan Jembatan P.6 Sungai Lalan, Jumat (23/8/2024).
Kajian tersebut masih akan melihat dampak kerusakan dari jembatan tersebut. Ada dua alternatif yang masih ditunggu terkait pembangunannya, yaitu melanjutkan bentang yang tidak ambruk atau membangun bentang baru.
Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa pertanggungjawaban perbaikan jembatan akan dilakukan oleh perusahaan penabrak, yakni pemilik tongkang dan assist tongkang.
“Dalam rapat tadi belum ada kesepakatan siapa yang bertanggung jawab penuh untuk membangun jembatan (para pelaku usaha). Saya tadi minta diselesaikan di asosiasi mereka dulu, terutama yang berkepentingan. Itu penabraknya kan pemilik tongkang dan assist-nya. Kita minta minggu depan sudah dikoordinasikan dengan Dinas PU bersama dengan Kejati Sumsel,” tegas Elen.
Pemprov Sumsel tidak hanya meminta pertanggungjawaban dalam pembangunan jembatan saja, tetapi juga penanganan dampak sosial kemasyarakatannya. Diketahui, banyak masyarakat terganggu akibat ambruknya jembatan vital di wilayah tersebut.
Ambruknya jembatan ini berdampak signifikan pada jasa angkutan barang yang memanfaatkan sungai untuk aktivitas usahanya. Sejak kejadian pada 12 Agustus lalu, sungai tersebut tidak bisa dilalui kapal.
“Iya sampai saat ini belum bisa dipakai untuk operasional kapal. Tentunya, ada penumpukan batu bara, CPO, kayu dan usaha lain yang memanfaatkan jalur sungai itu. Kalau permasalahan jembatan itu tak selesai, ada 2 ribuan pekerja yang tak bisa bekerja. Makanya kita minta asosiasi cepat membahas, karena banyak sekali kepentingan para pihak terhadap ambruknya jembatan itu,” jelas Elen.
Tidak terdistribusinya komoditas yang ada di Sumsel melalui jalur tersebut tidak hanya merugikan pengusaha, tetapi juga membuat pendapatan Pemda dari Dana Bagi Hasil (DBH) dipastikan berkurang.
“Ekonomi di Sumsel masih belum terpengaruh, tapi jika sampai akhir Agustus sampai pertengahan September akan berdampak di Muba dulu. Pendapatan daerah nantinya juga bisa terganggu, karena DBH kan dari batu bara,” ujarnya.
Ambruknya Jembatan P.6 Lalan telah menimbulkan dampak yang luas, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Perbaikan jembatan ini membutuhkan biaya yang sangat besar, dan pertanggungjawabannya diharapkan dapat segera diselesaikan oleh pihak perusahaan penabrak.
Pemprov Sumsel juga perlu segera mencari solusi untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, terutama bagi masyarakat yang mata pencahariannya terganggu akibat kejadian ini. Diharapkan, perbaikan jembatan dapat segera dilakukan agar aktivitas ekonomi dan transportasi di wilayah tersebut dapat kembali normal. ***
