Jakarta, obornusantara.com – Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al Asyhar menerima Penghargaan Kepemimpinan Komunikasi Pemerintah dalam ajang Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) Indonesia Award 2026.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Iprahumas Indonesia sebagai bentuk apresiasi terhadap kepemimpinan dalam mendorong penguatan komunikasi publik pemerintah yang efektif, sinergis, dan berdampak. Acara ini diserahkan pada acara Konvensi Humas Pemerintah (KHP) 2026 di Jakarta, Selasa (22/09/2026).
“Penghargaan ini tentu menjadi sebuah kehormatan dan apresiasi bagi saya. Namun, yang lebih penting, penghargaan ini menjadi pengingat bahwa komunikasi publik pemerintah merupakan tanggung jawab bersama yang harus terus kita perkuat,” ujar Thobib.
Menurutnya, tantangan humas pemerintah saat ini tidak lagi hanya bagaimana menyampaikan informasi, tetapi bagaimana memastikan informasi tersebut sampai kepada masyarakat dengan cara yang tepat, mudah dipahami, relevan, dan memberikan dampak.
Thobib menegaskan, penguatan komunikasi publik membutuhkan kolaborasi lintas unit dan lintas instansi. Humas tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun kepercayaan publik.
“Karena itu, sinergi menjadi sangat penting. Kita perlu membangun ekosistem komunikasi yang saling mendukung, berbagi cerita baik, memperkuat pesan, dan bersama-sama menghadirkan informasi pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
“Dan alhamdulillah, saat ini Humas Kemenag telah terkoneksi secara sinergis dari Pusat, Kanwil, Kankemenag kab/kota, hingga KUA dan madrasah melalui peran Pranata Humas dan insan kehumasan yang aktif,” lanjutnya.
Ia berharap penghargaan tersebut tidak berhenti sebagai apresiasi personal, tetapi menjadi energi bagi seluruh jajaran humas Kemenag untuk terus meningkatkan kapasitas, berinovasi, dan menghadirkan komunikasi publik yang semakin efektif dan berdampak.
KHP 2026 sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antarpraktisi humas pemerintah. Sinergi tersebut diperlukan agar komunikasi pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem komunikasi publik yang terintegrasi dan memberikan dampak bagi masyarakat.
“Transformasi Humas Pemerintah: Bersinergi dan Berdampak dalam Komunikasi Publik Indonesia” menjadi pesan utama KHP 2026 bahwa perubahan dalam praktik kehumasan perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi, kolaborasi, inovasi, serta orientasi pada dampak komunikasi.
