Palembang, Oborsumatra.com
Tim dari Kementerian Politik Hukum dan Keamanan RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) guna memonitoring dan mengevaluasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Provinsi Sumatera Selatan
Tim yang dipimpin Irjen Pol.Dr.Andry Wibowo SIK,MH,M Si , beserta Tim Saber Pungli Kemenko Polhukam RI , kedatangannya disambut oleh Irwasda Polda Sumsel Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, SIK,SH selaku Ketua UPP Provinsi Sumatera Selatan, Dirbinmas Polda Sumsel Kombes Pol Sofyan Hidayat, SIK, MM serta Kapokja lainnya yang diwakili para PJU Polda Sumsel di ruang kerja Sekretariat Satgas Saber Pungli Provinsi Sumsel,Selasa, (05/03/2024)
Irwasda Polda Sumsel Kombes Pol Feri Handoko Soenarso SIK SH dalam sambutannya mengatakan, terkait pungutan liar sudah lama didengungkan oleh pemerintah pusat, karena itu pemerintahan di daerah kita juga bisa menciptakan situasi dalam melaksanakan tugas yang good governance.
Hal ini kata Irwasda harus dilaksanakan dan diingatkan terus menerus “Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa mengingatkan kami semua di daerah, untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak keluar dari koridor-koridor dari pemerintahan yang baik dan bersih,”ungkapnya.
“Kami sangat mengharapkan masukkan-masukan dari Tim yang hadir, agar menjadi bekal dan catatan bagi kami dalam pelaksanaan tugas ke depan, “tutur Alumni Akpol 93
Sementara itu Sekretaris Saber Pungli Pusat Irjen Pol.Dr.Andry Wibowo, SIK,,M H, yang juga ketua Tim menjelaskan satgas saber pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil satker, saran dan prasarana baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Dijelaskan Irjen Pol Dr Andry Wibowo, yang paling menonjol dari monitoring dan evaluasi ini adalah sampai sejauh mana pemerintah daerah setempat punya perhatian kepada Unit Pemberantasan Pungli (UPP) seperti tim konsolidasi dan pembangunannya.
Lebih lanjut dikatakan Andry, tugas dari tim Kemenpolhukam ini adalah mensosialisasikan dan melakukan penguatan sehingga UPP-UPP di provinsi dan kabupaten/kota yang sudah dibentuk dan dibangun kemudian berkinerja “Kita percaya UPP-UPP baik di kementerian, lembaga, Provinsi maupun kabupaten dan kota tentu melakukan sosialisasi langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian UPP-UPP tersebut bisa dimonitor dan dievaluasi,”ungkapnya.
“Untuk di kementerian, lembaga serta di Pemda, selain UPP bisa juga dikembangkan UPG. Kalau UPP koordinator di atas itu Satgas Saber Pungli, tapi kalau UPG dipantau langsung oleh KPK, yaitu di Deputi pencegahan,” sambungnya.
Kemudian Ia mengatakan sampai sejauh mana juga UPP itu dikembangkan oleh pemda setempat baik Provinsi maupun kabupaten/kota. Termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang disiapkan maupun anggaran.
Meski diakui Andry, pelayanan publik yang meningkatkan kepercayaan dari masyarakat dalam negeri maupun luar negeri termasuk investor dan wisatawan masih dirasa belum cukup, Andry mengajak Perangkat UPP Provinsi Sumsel untuk orientasi sekaligus study banding ke UPP Provinsi Jawa Barat guna berbagi pengalaman tambahnya.
Dijelaskannya, kegiatan Saber Pungli di Sumatera Selatan tidak banyak dijalankan dikarenakan anggaran saber pungli Provinsi Sumsel dikenakan rasionalisasi anggaran. Hal tersebut menjadi hambatan bagi pihaknya sebagai perangkat UPP saber pungli.
Untuk itu dirinya mengharapkan kiranya di tahun-tahun yang akan datang lebih diperhatikan, sehingga kegiatan saber pungli di Sumsel ke depan berjalan lebih baik lagi Action dilapangan . (Erwanto)
