Palembang, Obornusantara.com
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S.H. M., S.E, memimpin High Level Meeting and Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi/Kab/Kota se-Sumsel di Hotel Wyndham Jakabaring Palembang, Jumat (2/8/2024) sore.
Tiga poin penting yang ditekankan Pj Gubernur Elen Setiadi kepada seluruh Kepala Daerah di Sumsel dalam rangka mencapai sasaran inflasi yang lebih rendah, yaitu 2,5 ± 1% sampai akhir tahun 2024.
Dalam sambutan, Elen Setiadi memaparkan bahwa berdasarkan hasil release BPS kemarin kondisi Tingkat Inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada Bulan Juli 2024 terjaga rendah dan stabil, dimana terjadi deflasi selama 2 bulan berturut-turut yaitu -0,29% (mtm) untuk bulan Juli dan -0,03% (mtm) bulan Juni 2024, sehingga nilai inflasi tahun kalender (ytd) sampai dengan Bulan Juni sebesar 0,35%.
Tingkat inflasi tahunan (yoy) pun menurun menjadi 1,87% dari bulan sebelumnya 2,48%, berada dibawah Nasional yang mengalami inflasi (2,18%). Kondisi tersebut telah menempatkan Provinsi Sumatera Selatan di posisi daerah yang tingkat inflasinya rendah ke-3 se-Pulau Sumatera (yoy) setelah Provinsi Aceh dan Lampung dan berada di peringkat ke-19 terendah secara nasional.
Meskipun kondisi di Provinsi Sumatera Selatan terjadi deflasi berturut-turut selama 2 bulan, namun hal tersebut tetap harus diwaspadai karena sejumlah analisis menyatakan bahwa deflasi dua bulan berturut-turut adalah sinyal jika daya beli masyarakat tengah turun.
Perlu kebijakan dan program dan menjaga agar tingkat daya beli masyarakat tetap terjaga diantaranya dengan mempercepat realisasi penyerapan anggaran APBD terutama kegiatan fisik, karena hal tersebut akan meningkatkan transaksi ekonomi di daerah tersebut yang akan mendongkrak daya beli masyarakat.
Namun kita juga harus mewaspadai kondisi tingkat curah hujan yang cenderung turun pada saat ini, dan beberapa daerah yang dikhawatirkan terjadi kekeringan meskipun berdasarkan informasi dari BMKG Provinsi Sumsel pada bulan Agustus 2024 ini tingkat kekeringan di sebagian besar wilayah Sumatera Selatan diperkirakan berada pada kondisi Normal dan sebagian kecil Palembang dan Lahat diperkirakan berada pada kondisi agak basah.
Kepala Daerah juga dimintanya memberikan perhatian khusus pula pada kecenderungan kenaikan harga beras dan harga minyak goreng pada akhir bulan ini. Harus segera dilakukan upaya mengantisipasi dan menekan agar kenaikan harga dapat terkendali diantaranya dilakukan sidak pasar, sidak distribusi dan pengecekan pasokan di rantai-rantai distribusi untuk memastikan bahwa memang stok tersedia dan jalur distribusi normal tidak terjadi penimbunan.
Ketersediaan stok yang cukup tersebut harus diinformasikan secara luas kepada Masyarakat agar tidak panic buying dan Masyarakat tidak perlu melakukan pembelian secara berlebihan yang akan mengganggu stok dan harga pasar.
Selanjutnya para kepala daerah diharapkan pula mampu mengamankan daerah pertanaman Bulan Juni-Juli yang akan dipanen pada Masa Panen Bulan Agustus – Oktober dan memastikan produksi hasil panen tersebut dapat memenuhi kebutuhan di daerahnya dan kebutuhan kab/kota lain di Sumsel. Penyerapan gabah diutamakan untuk memenuhi stok/Gudang di Sumsel.
Kerjasama dengan Bulog dapat menjadi alternatif guna menyerap gabah dan penyaluran nya kepada para ASN di daerahnya melalui program kerjasama tertentu.
“Perlu diwaspadai juga khususnya daerah rawa pasang surut yang setiap tahunnya terjadi masa paceklik di bulan Oktober s.d Desember agar dapat dicarikan Solusi dan alternatifnya,” harapnya.
Selaku Ketua TPID Kabupaten/Kota Kepala Daerah diharapkan untuk melakukan extra mileage mengingat adanya risiko yang harus dihadapi untuk mencapai sasaran inflasi yang lebih rendah, yaitu 2,5 ± 1% di jangka pendek.
“Pertama adalah mendorong peningkatan produktivitas pertanian secara end to end, melalui sarana prasarana, SDM, dan teknologi pertanian, maupun melalui aspek kerjasama dan kelembagaan melalui korporatisasi dan penguatan kemitraan.
Kedua mendorong implementasi dan monitoring hasil Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Goes to Corporate dan Goes to Office. Kemudian yang ketiga adalah terus melaksanakan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumsel, termasuk rutin melaksanakan pasar murah,” tegas Elen.
Adapun di jangka panjang, Elen juga menghimbau Kepala Daerah untuk melakukan beberapa hal penting, seperti mendorong pembuatan sentra baru dan hilirisasi untuk komoditas bawang merah dan cabai, yang masih defisit di Sumatera Selatan.
Mendorong pembuatan cetak sawah di Sumatera Selatan, sejalan dengan arahan Kementerian Pertanian untuk melaksanakan pembuatan cetak sawah di Sumatera Selatan pada tahun 2025 serta mendorong pengolahan dan distribusi pasca panennya. Mendorong optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD), dimana KAD yang dilakukan tidak terbatas pada transaksi komoditas, namun juga untuk pengembangan lain seperti penelitian, penyediaan bibit serta transfer teknologi dan informasi.
Membuat kajian mengenai larangan penjualan gabah/pengelolaan distribusi gabah ke luar Prov. Sumatera Selatan. Serta melakukan upaya-upaya dalam menghilangkan hambatan distribusi.
Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel Mohamad Latif memberikan rekomendasi sebagai upaya pengendalian inflasi melalui 4 K.
Pertama menjamin Ketersediaan Pasokan dimana dalam jangka pendek, pemerintah daerah harus mendorong peningkatan produktivitas pertanian secara end to end melalui sarana dan prasarana, SDM dan Teknologi Pertanian maupun melalui aspek kerjasama dan kelembagaan melalui mitra.
Kedua yakni menjamin keterjangkauan harga yakni dengan terus melaksanakan gerakan pengendalian inflasi serentak se Sumsel termasuk rutin melaksanakan pasar murah. Ketiga yakni Kelancaran Distribusi dengan melakukan pencegahan Karhutla yang dapat beresiko mengganggu kondusifitas distribusi.
Ke empat dengan melakukan komunikasi efektif, yakni melakukan publikasi jadwal bersama pasar murah ke masyarakat serta melaporkan rencana kenaikan tarif.
Hadir dalam HLM TPID tersebut yakni Direktur Statistik Distribusi BPS RI, Kepala OJK Sumsel dan Babel Arifin Susanto, Kepala BPS Sumsel, Moh Wahyu Yulianto, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan RI Provinsi Sumsel, Rahmadi Murwanto, Kepala Buloh Kanwil Sumsel Babel, Elis Nurhayati, serta sejumlah Bupati dan Walikota se Sumsel. (Erwanto)
