JAKARTA, oborsumatra.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bahwa pemerintah pusat dan daerah harus berjibaku dalam mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tatkala pemerintah pusat ‘jor-joran’ melindungi masyarakat dan ekonomi lewat APBN, pemerintah daerah pun dengan APBD diminta untuk menyetarakan usaha pemerintah pusat.
Pemerintah daerah diminta untuk bisa menggunakan dengan arif dan bijak APBD dalam memutar roda perekonomian. Sehingga, kas daerah yang mengendap di perbankan tidak semakin menumpuk.
Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan FORKOPIMDA Tahun 2023, di Sentul International Convention Center, Bogor, Selasa (17/1/2023).
“Berbagai hal yang bisa digunakan untuk mengendalikan dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi adalah APBD untuk ketahanan pangan,” jelas Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan, bahwa pada 2022 pemerintah pusat memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 104 triliun dalam upaya ketahanan pangan.
Sementara di daerah, masing-masing bisa mengalokasikan Rp 14,2 triliun untuk menjaga ketahanan pangan di daerah.
Demikian juga dalam penyaluran dana bantuan sosial, di mana pada 2022 pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 476 triliun dan pemerintah daerah sebesar Rp 19 triliun.
Kombinasi anggaran pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD) bisa berjalan beriringan, agar dapat mendorong daya beli masyarakat. Karena Indonesia memiliki target untuk bisa menurunkan dengan cepat tingkat kemiskinan ekstrem dan stunting.
Sri Mulyani berharap, pada 2023, pemerintah daerah juga bisa tetap mengalokasikan APBD-nya dalam upaya menjaga ketahanan pangan.
Peran kepala daerah dalam mengelola APBD, dinilai Sri Mulyani sangat krusial.
“Karena anggarannya ada. Ini masalah leadership dan deliver, di mana pimpinana daerah melakukan monitoring dan melihat secara langsung ditingkat masyarakat,” ujarnya.
“Pesan terakhir di 2023, ini untuk seluruh pemda dan lembaga. Kita tetap waspada karena situasi 2023 ditandai dengan situasi geopolitik yang susah diprediksi,” kata Sri Mulyani lagi.
