Palembang, OBORNUSANTARA – Suasana menjelang Pilkada serentak 2024 di Sumatera Selatan memanas. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) provinsi ini meroket, menempatkan Sumsel di peringkat 4 dari 28 provinsi dengan kategori kerawanan sedang. Lonjakan 15 peringkat dari IKP sebelumnya ini tentu saja menjadi alarm bagi semua pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi mendatang.
Bawaslu Sumsel tak tinggal diam. Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan, menegaskan bahwa pemetaan kerawanan pemilihan 2024 menjadi krusial mengingat kenaikan IKP yang signifikan. IKP ini bukan sekadar angka, melainkan peta jalan untuk memitigasi berbagai potensi masalah yang bisa muncul dalam setiap tahapan Pilkada.
“Kita harus waspada terhadap sejumlah isu strategis,” ujar Kurniawan saat Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan pada Pilkada Serentak 2024. Netralitas ASN, TNI/Polisi, kode etik penyelenggara Pemilu, rekapitulasi perhitungan suara, intimidasi terhadap calon kepala daerah, hingga politik uang, semuanya menjadi titik rawan yang perlu diantisipasi.
Anggota Bawaslu Sumsel Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Massuryati, menjelaskan bahwa kenaikan peringkat Sumsel disebabkan oleh peningkatan skor kerawanan yang cukup tajam. “IKP Sumsel yang dirilis 2022 hanya sebesar 35,07 poin, tapi pada 2024 menjadi 55,32 poin,” ungkapnya.
Sumsel masuk dalam kategori rawan untuk dimensi sosial politik dan tahapan pencalonan. Skor dimensi sosial politik Sumsel mencapai 11,41, menempatkannya di peringkat 8 secara nasional. Sementara untuk tahapan pencalonan, skor Sumsel juga tinggi dengan 13,12 poin, menduduki peringkat 4 sebagai provinsi paling rawan secara nasional.
Pilkada di tingkat kabupaten/kota juga tak luput dari perhatian. Pilkada Lahat masuk dalam daftar dengan tingkat kerawanan tinggi. Sementara itu, 11 kabupaten/kota lainnya berada dalam kategori kerawanan sedang, dan 5 daerah lainnya memiliki tingkat kerawanan rendah.
Dua wilayah di Sumsel, yakni Musi Banyuasin dan Lahat, masuk kategori kerawanan tinggi pada tahapan Pilkada. Muba masuk kategori kerawanan tinggi pada dimensi sosial politik, sedangkan Lahat pada tahapan pencalonan.
Meskipun Pilkada Sumsel dan kabupaten/kota tidak masuk kategori rawan pada saat kampanye dan pungut hitung, Massuryati mengingatkan agar kewaspadaan tetap ditingkatkan. Potensi kerawanan tinggi bisa saja terjadi pada tahapan-tahapan tersebut.
Massuryati juga memberikan pesan tegas kepada komisioner Bawaslu se-Sumsel untuk menjaga netralitas dalam setiap pelaksanaan tahapan Pilkada serentak. “Jangan main 2 kaki atau 12 kaki. Jaga nama baik marwah Bawaslu,” tegasnya.
Peningkatan IKP Sumatera Selatan menjelang Pilkada 2024 menjadi sinyalemen bahwa pesta demokrasi di provinsi ini akan berlangsung dalam tensi tinggi. Semua pihak, mulai dari Bawaslu, penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, hingga masyarakat, perlu bekerja sama untuk memastikan Pilkada berjalan lancar, aman, dan demokratis. Kewaspadaan terhadap potensi kerawanan, netralitas penyelenggara Pemilu, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci suksesnya Pilkada 2024 di Sumatera Selatan. ***
